Retribusi Parkir Toba Bungkam, Sorotan Warga Balige

KABUPATEN TOBA, SUMATERA UTARA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Dicky Tampubolon, hingga Selasa 19 Mei 2026 belum memberikan jawaban atas konfirmasi media terkait pengelolaan retribusi parkir tepi jalan di kawasan Balige. Sikap bungkam ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang menuntut transparansi.

Konfirmasi media Tak Berbalas
Wartawan beritakeadilan.com mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Toba untuk meminta penjelasan mengenai dugaan praktik parkir liar. Namun, pejabat terkait tidak berada di kantor. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp pribadi yang dikirim pukul 08.10 WIB pun tidak mendapat respons hingga sore hari.

Pendapatan Asli Daerah Jadi Pertanyaan
Pertanyaan yang diajukan menyangkut potensi dan realisasi PAD dari sektor parkir, dugaan pungutan di luar ketentuan, serta mekanisme setoran dan pengawasan penerimaan daerah. Publik menilai diamnya pejabat publik terhadap isu yang menyangkut pemasukan daerah justru menambah sorotan.

Keluhan warga Balige
Seorang warga Balige mengaku keberatan dengan pungutan parkir yang dinilai memberatkan, meski kendaraan hanya berhenti sebentar di pinggir jalan. “Kalau mau jalan-jalan sama anak jadi malas. Parkir sebentar saja tetap dimintai Rp2 ribu,” ujarnya. Keluhan serupa kerap terdengar di kawasan pusat keramaian Balige.

Harapan transparansi
Warga berharap ada penertiban dan transparansi dalam pengelolaan retribusi agar tidak menimbulkan kesan pungutan liar berkedok parkir resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Toba sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.